Seoul – Wali Daerah Perkotaan Seoul, Korea Selatan, terancam kehilangan jabatannya pasca didenda oleh sebab itu pelanggaran undang-undang dana kebijakan pemerintah terkait pemungutan pengumuman ilegal, demikian dikatakan media lokal pada Rabu.
Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan hukuman denda sebesar 10 jt won (1 won = Rp12,13) terhadap Wali Daerah Perkotaan Seoul Oh Se-hoon, sebuah putusan yang tersebut memiliki kemungkinan mencopot Oh dari jabatannya apabila dikukuhkan oleh Mahkamah Agung.
Pengadilan menyatakan Oh telah terjadi memerintahkan penyelenggaraan jajak pendapat, dengan biaya ditanggung oleh pendukungnya. Pengadilan kemudian memutuskan pembiayaan jajak pendapat oleh pendukung Oh yang dimaksud sebagai dana urusan politik ilegal.
Tim yang tersebut dipimpin oleh Min Joong-ki, orang penasihat khusus yang mana mengatur penyelidikan berhadapan dengan dugaan korupsi yang melibatkan mantan presiden Yoon Suk-yeol juga istrinya, Kim Keon-hee, menuntut hukuman penjara satu setengah tahun bagi Oh.
Wali kota Seoul itu dilaporkan sudah mengumumkan rencananya untuk mengajukan banding menghadapi putusan pengadilan tersebut.
Oh didakwa tanpa penangkapan pada Desember 2025 berhadapan dengan tuduhan menerima hasil jajak pendapat sebanyak 10 kali mendekati pemilihan sela wali kota Seoul pada 2021 bertarung dengan Myung Tae-kyun, manusia broker urusan politik yang mengangkat dirinya sendiri. Oh meminta-minta pendukung keuangan yang tersebut telah lama lama mendampinginya, Kim Han-jung, untuk menanggung biaya jajak pendapat itu.
Jika Oh dijatuhi denda lebih lanjut dari 1 jt won di putusan akhir yang tersebut diperkirakan akan pergi dari pada akhir tahun ini, beliau akan dicopot dari jabatannya sebagai wali kota.
Pada 13 Juli, mantan presiden Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh sebab itu bersekongkol dengan istrinya untuk secara gratis menerima jajak pendapat yang digunakan sudah pernah disesuaikan dari broker urusan politik yang serupa sebanyak-banyaknya 58 kali mendekati pemilihan presiden 2022.
