JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR menegaskan bahwa status keanggotaan di area DPR memiliki konsekuensi logis yang tersebut jelas, termasuk terkait hak keuangan, baik pendapatan maupun tunjangan. Pernyataan ini, sekaligus merespons perdebatan masyarakat perihal anggota DPR yang tersebut dinonaktifkan oleh partai urusan politik masih menerima pendapatan kemudian tunjangan, termasuk, anggota DPR dari Golkar, Adies Kadir.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji menegaskan, status nonaktif secara otomatis menciptakan hak keuangan telah dilakukan dihentikan.
Baca juga: Adies Kadir Dinonaktifkan tapi Masih Dapat Gaji, Bahlil: Nanti Kita Lihat!
“Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak ada menerima penghasilan juga termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara anggota DPR yang mana berpartisipasi dengan yang dimaksud nonaktif,” ujar Sarmuji pada keterangannya, Rabu (3/9/2025).
“Jika belum ada rujukan berkiatan dengan ini, MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dapat memproduksi tindakan yang digunakan menjadi pegangan bagi Sekretariat Jenderal (DPR),” tambahnya.
