JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto merespons 17+8 tuntutan rakyat khususnya di area sektor ekonomi. otoritas menyiapkan upah layak, pencegahan PHK massal, hingga dialog dengan serikat buruh.
Menurut Airlangga, pemerintah sudah pernah menempatkan isu yang dimaksud sebagai prioritas. Bahkan, ia menegaskan langkah-langkah konkret telah dipersiapkan.
Baca juga: 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema, Yusril: Mustahil pemerintahan Mengabaikan
“Mencegah PHK massal itu sudah ada menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami komunikasikan kalau deregulasi dilanjutkan dalam beberapa lapangan usaha di area Jawa dapat meningkatkan 100 ribu tambahan tenaga kerja,” ujar Airlangga pada Istana Kepresidenan, Ibukota Indonesia dikutip, hari terakhir pekan (5/9/2025).
Untuk pekerja kontrak, infrastruktur proteksi ketenagakerjaan tetap memperlihatkan diberikan, termasuk kontrak khusus dengan jangka waktu satu tahun. Airlangga juga menegaskan komitmen membuka ruang dialog bersatu serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan juga praktik outsourcing.
Meski diterpa gelombang berunjuk rasa juga gejolak politik, ia mengklaim kondisi dunia usaha nasional relatif stabil. “Indikator secara makro maupun mikro selama pascakejadian stock market juga turunnya relatif tipis dan juga telah rebound kembali,” katanya.
“Dari sisi rupiah juga kuat di area Rp16.400 bahkan secara makro itu baik, tinggal beberapa inisiatif itu akan dilaksanakan penebalan terhadap kegiatan yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki inisiatif yang digunakan dinikmati baik kelas menengah akan kita terus tebalkan,” tambahnya.
