Ibukota Indonesia – Pendiri Foreign Policy Community of Nusantara (FPCI) Dino Patti Djalal menganggap bahwa target Presiden RI Prabowo Subianto untuk memulai pembangunan 100 gigawatt (GW) energi bersih di waktu dua tahun dinilai realistis, dengan merujuk untuk China.
“Yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, 100 GW pada beberapa tahun ini, sebetulnya tidak ada terlalu sulit. Karena kalau kita lihat China, pada waktu 6 bulan memproduksi 250 gigawatt,” kata Dino pada wawancara khusus dengan ANTARA ke Jakarta, Senin.
Meski optimis, Dino mengingatkan bahwa keberhasilan pencapaian target itu sangat bergantung pada keberadaan proyek percontohan yang tersebut berhasil sebelum diperluas secara nasional.
Menurutnya, rencana perkembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di dalam 52 ribu desa dengan alokasi 1 hektare lahan per desa membutuhkan koordinasi lintas kementerian yang mana solid, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Desa, hingga Badan Pertanahan Nasional.
Dia juga menyatakan rencana pembangunan PLTS 17 gigawatt mungkin terealisasi apabila didukung pendanaan, koordinasi antarkementerian, kepemimpinan yang mana jelas, dan juga pelaksanaan yang digunakan berkelanjutan agar tidaklah mengalami hambatan seperti beberapa orang proyek sebelumnya.
“Dan yang paling penting, jangan sampai ada korupsi. MBG korupsi, pengadaan motor korupsi… ternyata jadi proyek cari uang. Idenya bagus, tapi pada implementasinya banyak permasalahan tata kelola. Ini adalah juga harus dijaga nanti,” tegas Dino.
“Karena saya yakin sekali 100 persen pasti ada warga yang mau memanfaatkan untuk memperkaya diri. Kalau telah begitu, cari pemodal susah. Kita maunya pemodal percaya (sama kita), teristimewa dengan tata kelola,” tambahnya.
Selain itu, Dino juga memandang bahwa Tanah Air masih bersikap reaktif, tidak preventif, pada menghadapi krisis iklim, dan juga memacu agar edukasi iklim dimasukkan ke pada kurikulum sekolah nasional untuk mendirikan kesadaran sejak dini lalu mengembangkan pola pikir preventif.
Dino juga menyokong generasi muda untuk melakukan tindakan nyata dikarenakan beliau menyimpulkan bahwa generasi sekarang adalah generasi terakhir yang dimaksud miliki potensi untuk dapat menyelamatkan Bumi.
Menurutnya, periode 2020-2030 berubah jadi jendela krusial untuk beralih ke konstruksi rendah karbon demi mempertahankan target pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius.
“Bukan 2040. Apalagi 2050, 2050 sudah ada terkunci. Jadi kita generasi terakhir. Sekarang, pertanyaan saya kembalikan untuk pemuda generasi sekarang. ‘If you know (about) this, what do you do?’” kata Dino.
Pada 9 Juli, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah untuk memulai pembangunan beberapa PLTS yang dimaksud kapasitas totalnya mencapai 100 GW pada waktu 2 tahun.
Dalam acara peluncuran mandatori B50 pada Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Presiden menjelaskan bahwa PLTS itu berubah menjadi salah satu cara Negara Indonesia mendirikan kemandirian energi sekaligus mengempiskan emisi karbon.
Presiden melanjutkan bahwa PLN pada 2026 ini telah dilakukan memulai pembangunan PLTS itu dengan kapasitas 17 gigawatt.
FPCI akan menyelenggarakan Indonesi Net Zero Summit (INZS) 2026 pada 1 Agustus di DKI Jakarta dengan tujuan mengangkat aksi iklim sebagai prioritas nasional bagi penyelenggaraan lalu keamanan, dan juga memosisikan Indonesi untuk berperan bergerak juga berpengaruh pada membentuk program iklim dalam tingkat regional juga global.
Tahun ini, INZS 2026 berupaya menunjukkan bagaimana transisi dapat menggerakkan pertumbuhan sektor ekonomi yang tersebut nyata dan juga kemakmuran bersama.
