DKI Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan penyempurnaan infrastruktur informasi kredit melalui Sistem Layanan Pengetahuan Keuangan (SLIK) memiliki tujuan besar lalu mulia.
“(Tujuan yang dimaksud yaitu) peningkatan penyaluran kredit dan juga pembiayaan terhadap penduduk secara berkualitas juga tepat sasaran, sehingga turut menopang terjaganya stabilitas sektor keuangan,” ucapnya di program Peluncuran Optimalisasi SLIK di Jakarta, Senin.
Optimalisasi dari SLIK disebut telah terjadi berlaku per 1 Juli 2026, dan juga baru diresmikan pada hari ini, 6 Juli 2026.
OJK sendiri mengembangkan SLIK untuk menyokong tugas pengawasan sektor jasa keuangan dan juga praktik penyaluran kredit atau pembiayaan yang tersebut sehat juga bertanggung jawab. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud kredibel berubah menjadi dasar tindakan kredit yang mana sehat.
Optimalisasi SLIK direalisasikan agar informasi debitur SLIK berubah jadi tambahan terkini, proporsional, lalu relevan untuk penilaian kelayakan kredit/pembiayaan, lalu berubah menjadi salah satu wujud dukungan OJK terhadap kegiatan prioritas pemerintah pada konstruksi sektor ekonomi nasional.
Pertama, SLIK mempercepat pelaporan kredit/pembiayaan lunas dengan menghadirkan informasi terkini kemudian memberikan kesempatan lebih lanjut luas terhadap penduduk yang dimaksud telah dilakukan menyelesaikan kewajibannya untuk memperoleh kredit/pembiayaan baru, maksimal tiga hari kerja.
Kedua yaitu penerapan threshold nominal informasi debitur SLIK dalam berhadapan dengan Rp1 juta. Pengetahuan debitur disesuaikan agar masih relevan, proporsional, serta tambahan tepat digunakan pada langkah-langkah penilaian kredit maupun pembiayaan.
“Dua langkah ini tidak sekedar penyempurnaan proses, tapi merupakan bagian dari penguatan lingkungan kredit itu sendiri untuk bisa saja semakin berkualitas. Dengan demikian, pembiayaan dapat kekal prudent, tapi semakin responsif terhadap keperluan rakyat juga globus usaha. Jadi inilah sebenarnya esensi merancang credit reporting system yang lebih lanjut kredibel untuk menggalang pembangunan dunia usaha nasional,” ungkap dia.
Selain itu, optimalisasi SLIK diharapkan berubah menjadi salah satu dukungan penting bagi lembaga jasa keuangan (LJK) pada menyalurkan pembiayaan secara lebih lanjut tepat sasaran, salah satunya pembiayaan untuk sektor perumahan yang mana pada waktu ini berubah menjadi kegiatan prioritas nasional.
Ketersediaan informasi debitur yang tersebut lebih besar terkini, akurat serta relevan dianggap akan segera membantu LJK pada melakukan penyaluran pembiayaan perumahan lalu Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi secara lebih banyak cepat juga prudent, diantaranya di kerangka acara tiga jt rumah itu sendiri.
Pada akhirnya, hal ini diharapkan mampu menggalakkan perluasan akses kredit serta pembiayaan bagi warga yang dimaksud memenuhi kriteria, salah satunya penduduk berpenghasilan rendah (MBR), pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), juga kelompok masyarakat yang dimaksud selama ini masih miliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.
Namun begitu, katanya, perluasan akses pembiayaan harus kekal dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dalam bahasa lain, pemanfaatan informasi yang dimaksud berkualitas melalui SLIK diperlukan terus diarahkan untuk menyokong penyaluran kredit serta pembiayaan yang sehat, tepat sasaran, dan juga selaras dengan prinsip kehati-hatian.
“SLIK ini bukanlah satu-satunya penentu persetujuan kredit atau pembiayaan. Keputusan pembiayaan masih berada pada lembaga jasa keuangan, tentunya ini pasca berdasarkan analisis kelayakan, manajemen risiko, dan juga prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, perluasan inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan penguatan kualitas kredit kemudian pembiayaan, pelindungan konsumen dan juga terjaganya stabilitas sistem keuangan,” kata Ketua DK OJK.
Sebagai bagian dari rencana penguatan berkelanjutan, lanjut Friderica, pihaknya akan terus meningkatkan kekuatan ekosistem credit reporting Nusantara melalui peningkatan kualitas data dan juga tata kelola, pelindungan konsumen, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan.
“Keberhasilan optimalisasi SLIK ini tentunya memerlukan sinergi yang dimaksud kuat pada antara kita semua. Kami menghadirkan seluruh pelapor SLIK, lembaga jasa keuangan, dan juga kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama menjaga kualitas data ke SLIK, menguatkan tata kelola, dan juga menegaskan khasiat kebijakan ini sampai terhadap masyarakat,” ujar dia.
