Budapest – Presiden Hungaria Tamas Sulyok, yang mana sudah menyetujui secara resmi amandemen konstitusi yang tersebut berubah jadi dasar pencopotannya dari jabatan, menyatakan bahwa presiden berikutnya tidak ada akan mempunyai legitimasi oleh sebab itu menggantikan pribadi kepala negara yang dimaksud diberhentikan dengan cara yang mana bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.
Dalam arahan video yang mana diedit melalui Facebook, Sulyok menyatakan bahwa lembaga kepresidenan Hungaria juga akan kehilangan fungsi utamanya akibat inovasi tersebut.
“Legitimasi lembaga kepresidenan, yang tersebut tiada berubah sejak masa transisi politik, juga sudah hilang akibat kepala negara berikutnya akan menjabat pasca orang presiden diberhentikan dengan melanggar nilai-nilai konstitusi,” kata Sulyok.
Menurutnya, lembaga kepresidenan saat ini semakin bergantung pada cabang eksekutif, sementara peran hukumnya melemah lalu fungsi utamanya akan hilang dikarenakan tak lagi berperan sebagai mekanisme checks and balances.
Mekanisme checks and balances merupakan sebuah sistem saling mengawasi, saling mengendalikan dan juga saling membatasi kekuasaan antarlembaga negara agar tidak ada ada satu lembaga yang tersebut miliki kekuasaan absolut.
Sulyok juga mengakui bahwa meskipun amandemen yang disebutkan diadopsi dengan cara yang tersebut menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dirinya tidaklah memiliki kewenangan untuk menolak pembaharuan terhadap undang-undang dasar yang telah terjadi disahkan parlemen melalui prosedur yang dimaksud secara formal dinilai sah.
Sementara itu, Awal Menteri Hungaria Peter Magyar mengumumkan bahwa mulai 20 Juli, Ketua Parlemen Agnes Forsthoffer akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan hingga presiden baru terpilih.
Menurut Magyar, pemilihan presiden baru dijadwalkan berlangsung pada waktu paling lambat 30 hari.
Persetujuan parlemen Hungaria
Parlemen Hungaria, Mulai Pekan (13/7) menyetujui amandemen konstitusi yang dimaksud membuka jalan bagi pencopotan Presiden Tamas Sulyok melalui pemungutan pengumuman dengan hasil 139 kata-kata mendukung, enam menolak, lalu tanpa abstain.
Sulyok terpilih pada masa pemerintahan mantan Utama Menteri Viktor Orban serta mulai menjalani masa jabatan lima tahun pada 2024.
Berdasarkan hukum Hungaria, Sulyok diwajibkan mengesahkan amandemen yang dimaksud dengan menandatanganinya paling lambat lima hari setelahnya menerima naskah dari Ketua Parlemen.
Perdana Menteri Peter Magyar, yang dimaksud Partai Tisza pimpinannya menguasai mayoritas dua pertiga kursi parlemen, sebelumnya berjanji pada kampanye pilpres akan mengganti Sulyok juga memperkenalkan mekanisme pemilihan presiden secara dengan segera oleh rakyat.
Setelah meraih kemenangan pemilu, Magyar berulang kali memohon Sulyok juga beberapa jumlah pejabat senior yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya untuk mengundurkan diri.
Sulyok menolak permintaan yang dimaksud kemudian pada Mei sesudah itu meminta-minta pendapat Komisi Venesia ke bawah Dewan Eropa mengenai sengketa konstitusi juga upaya pemerintah untuk mencopot dirinya dari jabatan.
Selain mengatur pencopotan presiden, amandemen yang dimaksud juga menetapkan pembatasan masa jabatan bagi anggota parlemen sehingga sebagian legislator yang digunakan sudah lama menjabat tidak ada lagi dapat mencalonkan diri pada pemilihan umum 2030.
Meskipun Partai Tisza membantu pemilihan presiden secara langsung, parlemen diperkirakan tetap akan memilih ganti Sulyok sesuai mekanisme yang berlaku pada waktu ini.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti dan juga Anadolu
