Pontianak – Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono memohonkan seluruh pabrik kelapa sawit membeli tandan buah segar (TBS) petani sesuai harga jual yang digunakan telah lama ditetapkan pemerintah guna menegaskan tingginya tarif minyak sawit mentah (CPO) yang tersebut memberikan kegunaan dengan segera bagi kesejahteraan petani.
“Harga CPO sedang tinggi, nilai tukar sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tak boleh dibeli dalam bawah harga jual yang digunakan telah terjadi ditetapkan pemerintah. Harga yang dimaksud merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, serta petani,” kata Sudaryono ketika melantik Pemuka Kalimantan Barat Ria Norsan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat ke Pontianak, Minggu.
Menurut dia, kepatuhan perusahaan terhadap biaya TBS yang dimaksud sudah ditetapkan pemerintah berubah menjadi bagian penting pada menjaga keseimbangan rantai bisnis perkebunan sawit sekaligus meningkatkan pendapatan petani sebagai pelaku utama sektor tersebut.
Sudaryono menegaskan pemerintah berikrar menghadirkan kebijakan yang digunakan berpihak terhadap petani sehingga peningkatan nilai tukar komoditas global bukan semata-mata dinikmati industri, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani.
“Intinya, dalam era Presiden Prabowo, petani tiada boleh tidak ada sejahtera. Petani harus sejahtera,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah terus meningkatkan kekuatan kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi pada negeri. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesi mulai menghentikan impor banyak komoditas strategis seperti beras, jagung, serta gula sejak 2025.
Menurut Sudaryono, pengurangan ketergantungan terhadap impor harus diiringi dengan penguatan sektor pertanian serta perkebunan, di antaranya menegaskan petani memperoleh harga jual yang mana adil berhadapan dengan hasil produksinya.
Sementara itu, Pemuka Kalimantan Barat Ria Norsan yang baru dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar menyatakan organisasi yang disebutkan akan bermetamorfosis menjadi mitra strategis pemerintah di memperjuangkan kepentingan petani dan juga menguatkan ketahanan pangan daerah.
Norsan memaparkan HKTI akan fokus mengupayakan peningkatan produktivitas pertanian, meningkatkan kekuatan kelembagaan petani, dan juga menghadirkan pengembangan kemudian solusi nyata bagi pengembangan sektor pertanian ke Kalimantan Barat.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan para petani pada Kalimantan Barat,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga warga tani untuk meningkatkan kekuatan kolaborasi di mendirikan sektor pertanian yang mana maju, mandiri, juga berkelanjutan.
Pelantikan DPD HKTI Kalimantan Barat yang disebutkan dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat juga penghargaan pangan diskon yang disertai ribuan komunitas sebagai bentuk pendekatan organisasi terhadap penduduk sekaligus membantu upaya merawat ketahanan pangan lalu stabilitas nilai substansi pokok di dalam daerah.
