Tokyo – Sebanyak 82 majelis lokal pada seluruh Negeri Matahari Terbit telah dilakukan mengirimkan opini ditulis untuk pemerintah pusat atau parlemen yang digunakan mendesak pemerintahan Pertama Menteri Sanae Takaichi untuk menjunjung membesar Tiga Prinsip Non-Nuklir Jepun atau mengabadikannya pada undang-undang, demikian media lokal melaporkan.
Sejak pemerintahan Takaichi menjabat pada Oktober tahun lalu, opini mengenai ketiga prinsip yang disebutkan sudah pernah diadopsi oleh lima majelis prefektur, 48 majelis kota, dan juga 29 majelis kota kecil kemudian distrik (ward), serta tak satu pun dari opini yang disampaikan itu menyerukan revisi Tiga Prinsip Non-nuklir, lapor Kyodo News pada Selasa (14/7).
Peningkatan hitungan yang digunakan tajam itu menandai perbedaan yang mana signifikan dengan pemerintahan sebelumnya, yang dimaksud tidaklah pernah atau cuma sedikit menerima opini semacam itu.
Lonjakan tersebut, menurut laporan itu, mencerminkan meningkatnya perasaan khawatir rakyat melawan kemungkinan langkah-langkah yang dimaksud diambil pemerintah Takaichi untuk mengubah kebijakan non-nuklir Jepun yang digunakan sudah lama berlaku.
Tiga Prinsip Nonnuklir Jepang, yang melarang kepemilikan, produksi, atau izin memasukkan senjata nuklir ke di wilayah Jepang, secara resmi diadopsi oleh parlemen Negeri Sakura pada 1971 kemudian sejak ketika itu berubah menjadi landasan utama kebijakan nuklir negara tersebut.
Media setempat sebelumnya sudah melaporkan bahwa pemerintahan Takaichi sedang mempertimbangkan untuk merevisi prinsip yang tersebut melarang memasukkan senjata nuklir ke Jepang. Langkah yang mana dilaporkan itu memicu kegelisahan luas pada beraneka kalangan penduduk Jepang.
