Istanbul – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding China sudah pernah mencuri 220 jt berkas pemilih Negeri Paman Sam sejak siklus pemilihan umum 2020 di “pembobolan data pilpres terbesar di sejarah”.
Dalam pidato yang disiarkan, Jumat, Trump mengumumkan penyingkapan data intelijen yang dimaksud disebutnya membuktikan intervensi asing besar-besaran lalu kerentanan parah di sistem pemilihan umum AS.
Mengutip data CIA, Trump mengutarakan pada pertengahan 2018, atau pada masa jabat pertamanya sebagai presiden, Partai Komunis China (PKC) menetapkan kebijakan untuk “memanfaatkan semua elemen domestik kemudian asing” untuk melawannya.
Hal tersebut, kata Trump, adalah supaya jumlah keseluruhan kata-kata yang digunakan memilihnya kembali pada pilpres presiden 2020 berkurang, supaya dirinya mengundurkan diri, atau supaya dirinya gagal terpilih lagi.
Ia menambahkan bahwa puluhan berkas laporan penting dari CIA kemudian Badan Security Nasional (NSA) terkait intervensi pemilihan umum Amerika Serikat oleh China pada waktu itu tiada diungkapkan kepadanya.
Lebih lanjut, Trump menuduh pemerintah China berupaya mencari jurnalis Negeri Paman Sam yang dimaksud menyebabkan laporan jelek tentangnya dan juga mencoba memberi imbalan finansial untuk merekan untuk melanjutkan hal tersebut.
“Sebagaimana sebuah asesmen, kami menyimpulkan bahwa lawan-lawan AS, diantaranya setidaknya Rusia, China, Iran, Korea Utara, kemudian kelompok non-negara lainnya, mempunyai kemampuan menggembosi infrastruktur pilpres AS,” kata dia.
Presiden Amerika Serikat mengeklaim bahwa pengungkapan ini menunjukkan sistem pilpres yang “sangat rusak dan juga rentan” sehingga tak ada satu pun yang tersebut dapat mempertahankannya.
“Ratusan jt berkas pemilih Amerika Serikat pada waktu ini ada di tangan pemerintah asing,” ucap Trump.
Ia kemudian mengemukakan bahwa walau dengan banyak ribu individu non-warganegara serta yang digunakan telah meninggal masih belum dihapus dari daftar pemilih, masih belum ada peraturan nasional yang digunakan mewajibkan identitas atau bukti kewarganegaraan Negeri Paman Sam untuk pemilu.
“Besok, Menteri Security Dalam Negeri Markwayne Mullin akan melaksanakan taklimat untuk menjabarkan hasil kerja departemennya yang digunakan mengkonfirmasi kerentanan siber pada sistem pemilihan umum elektronik kita,” kata dia.
Ia mengungkapkan bahwa departemen yang dimaksud juga akan menyampaikan prospek permasalahan di dalam wilayah tiap-tiap untuk para gubernur, senator, juga anggota DPR AS.
“Tetapi yang digunakan terpenting, pada mengatasi krisis keamanan pilpres seperti ini, Kongres sepatutnya mengesahkan ‘UU Selamatkan Amerika’,” kata Trump, merujuk pada RUU yang digunakan mewajibkan bukti kewarganegaraan bagi pemilih tetapi tertahan di Kongres AS.
Sumber: Anadolu
