DKI Jakarta – Komite Olimpiade Indonesi (KOI) menyelaraskan jadwal penyelenggaraan kongres pemilihan ketua umum organisasi mengikuti siklus penyelenggaraan Olimpiade melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KOI 2026.
Sekretaris Jenderal KOI Wijaya Noeradi terhadap awak media pasca rapat yang disebutkan di Jakarta, Senin, menjelaskan dengan kebijakan itu maka kongres yang mana seharusnya dilaksanakan pada 2027 digeser ke Maret 2029 atau setelahnya Olimpiade Los Angeles 2028.
Ia menjelaskan Anggaran Rumah Tangga (ART) KOI cuma mengatur kemungkinan penundaan penyelenggaraan kongres selama satu tahun, namun Rapat Anggota memandang harus adanya pengecualian agar jadwal pemilihan kepengurusan dapat diselaraskan dengan siklus empat tahunan Olimpiade.
Menurutnya, penyelarasan jadwal yang dimaksud didasarkan pada praktik yang mana lazim diterapkan pada pergerakan Olimpiade internasional.
Banyak organisasi olahraga internasional kemudian federasi nasional menyelenggarakan kongres atau pemilihan kepengurusan pasca Olimpiade agar kepengurusan yang terpilih dapat secara langsung menyusun kegiatan untuk siklus Olimpiade berikutnya.
Ia mencontohkan, Komite Olimpiade Internasional (IOC) juga mengatur pemilihan presidennya setelahnya Olimpiade Paris 2024, yakni pada 2025. Pola mirip juga diterapkan oleh bermacam federasi olahraga internasional.
“Jadi dasar kenapa ditunda itu sebab memang sebenarnya kelaziman kita harus mengikuti siklus Olimpiade,” katanya.
Wijaya mengutarakan penyesuaian jadwal yang dimaksud juga bertujuan merawat fokus organisasi di mempersiapkan kontingen Negara Indonesia menuju Olimpiade.
Apabila pemilihan kepengurusan direalisasikan menjauhi pesta multi cabang olahraga terbesar globus itu, dikhawatirkan tahapan transisi kepemimpinan justru mengganggu konsentrasi organisasi di menyiapkan atlet.
“Nah, ini supaya mengatur siklus Olimpiade itu. Khawatirnya kalau tanggung itu akan mengganggu persiapan keikutsertaan pada Olimpiade,” katanya.
Wijaya menambahkan, sebelum kebijakan yang dimaksud diambil, KOI sudah berkonsultasi dengan IOC. Menurut dia, IOC mengapresiasi langkah KOI pada menyelaraskan tata kelola organisasi dengan siklus Olimpiade, meskipun pembaharuan yang digunakan direalisasikan belum menyentuh Anggaran Dasar organisasi.
Ia menegaskan bahwa pemberlakuan pengecualian yang dimaksud merupakan kewenangan penuh Rapat Anggota sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam lingkungan KOI.
