DKI Jakarta – Peneliti sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah DKI Jakarta (UMJ) Nani Nurani Muksin menyoroti perlunya strategi komunikasi kebijakan pemerintah untuk menangani penipu daring (online scammer) yang mana menjerat banyak calon pekerja migran Nusantara yang dimaksud ingin bekerja ke luar negeri.
“Online scammer di Kamboja tidak hanya sekali kejahatan siber, tetapi juga persoalan komunikasi publik. Karenanya diperlukan strategi komunikasi kebijakan pemerintah untuk menjangkau rakyat sebelum dia memutuskan bekerja ke luar negeri,” kata Nani, yang digunakan juga penerima Hibah Penelitian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, juga Teknologi 2026, dikutipkan KP2MI, Senin.
Pernyataan itu beliau ungkapkan selama Focus Group Discussion (FGD) pada BP3MI Sumatera Utara, Kamis 2 Juli, yang mengkaji penelitian terkait strategi komunikasi urusan politik pemerintah di upaya penanganan online scammer.
Menurutnya, komunikasi pemerintah harus mampu menghadirkan informasi yang tersebut simpel dipahami masyarakat, teristimewa kelompok usia produktif yang tersebut berubah jadi sasaran perekrut non-prosedural melalui media sosial juga sistem digital.
Ia mengkaji penyebaran informasi tentang migrasi aman tiada cukup direalisasikan secara formal, tetapi juga harus memanfaatkan beraneka kanal komunikasi digital yang tersebut dekat dengan masyarakat.
Kepala BP3MI Sumatera Utara, Kombes Pol. Budi Novijanto, menyambut baik penelitian tersebut. Menurut dia, hasil riset akademik sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan juga strategi komunikasi pemerintah di melindungi calon pekerja migran Indonesia.
“Melalui penelitian ini diharapkan lahir rekomendasi yang digunakan dapat meningkatkan kekuatan sinergi antara pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, juga masyarakat di menghindari semakin banyak warga Indonesia bermetamorfosis menjadi orang yang terluka jaringan online scammer,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, para kontestan juga mendiskusikan beraneka tantangan penanganan kasus, mulai dari pola rekrutmen digital, rendahnya literasi migrasi aman, hingga pentingnya kolaborasi lintas kementerian kemudian lembaga pada menyampaikan pesan-pesan pencegahan terhadap masyarakat.
Muhamad Hapipi, siswa Magister Keilmuan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ibukota Indonesia (UMJ) sekaligus pegawai Biro Umum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Nusantara (KP2MI) berharap penelitian ini dapat memberikan partisipasi nyata bagi penguatan kebijakan komunikasi pemerintah pada melindungi PMI dari praktik perekrutan non-prosedural yang digunakan berujung pada eksploitasi online scammer.
“Dari perspektif komunikasi, diperlukan strategi komunikasi kebijakan pemerintah yang mana lebih lanjut efektif, adaptif, lalu mampu menjangkau kelompok rakyat yang mana rentan menjadi sasaran perekrut melalui media digital,” katanya.
“Melalui penelitian ini, kami ingin memunculkan rekomendasi berbasis akademik yang dimaksud dapat menyokong penyusunan kebijakan komunikasi publik,” ujar Hapipi lebih banyak lanjut.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, lalu para pemangku kepentingan bermetamorfosis menjadi unsur penting di menciptakan strategi komunikasi yang dimaksud mampu meningkatkan literasi migrasi aman sekaligus menguatkan kesadaran komunitas terhadap beragam modus kejahatan transnasional yang digunakan memanfaatkan media digital.
“Harapannya, hasil penelitian ini tak hanya saja berhenti sebagai luaran akademik penerima hibah Kemdiktisaintek, tetapi juga dapat berubah menjadi masukan strategis di menyusun pola komunikasi masyarakat yang dimaksud berdampak untuk melindungi pekerja migran Indonesi yang dimaksud ingin bekerja ke luar negeri,” katanya.
