Tokyo – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan Negeri Matahari Terbit sebagai “pemimpin global” pada upaya pencegahan proliferasi nuklir, menyusul pernyataan kontroversial individu pejabat keamanan Negeri Matahari Terbit yang mana menyarankan agar Tokyo mempertimbangkan kepemilikan senjata nuklir untuk pertahanan nasional.
“Amerika Serikat akan terus mempertahankan pencegah nuklir paling kuat, kredibel, serta modern dalam bola untuk melindungi Amerika lalu para sekutu kami, diantaranya Jepang,” kata manusia juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di tanggapan resmi melawan pernyataan tersebut, Jumat.
Juru bicara itu, yang digunakan menyampaikan komentar secara anonim, menegaskan bahwa Negeri Matahari Terbit merupakan “mitra yang mana sangat berharga bagi Amerika Serikat” di menggerakkan pengendalian senjata nuklir, seraya menyampaikan aliansi kedua negara yang tersebut sudah terjalin selama puluhan tahun sebagai “pilar utama perdamaian dan juga keamanan di kawasan Indo-Pasifik.”
Pernyataan Amerika Serikat itu muncul pasca manusia pejabat yang mana bekerja pada kantor Awal Menteri Negeri Matahari Terbit Sanae Takaichi, pada percakapan informal dengan wartawan pada Kamis, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Jepun memiliki senjata nuklir.
Namun, pada kesempatan yang mana sama, pejabat tersebut—yang bertugas memberi masukan terkait isu keamanan nasional—mengakui bahwa wacana kepemilikan senjata nuklir oleh Jepun itu tiada realistis untuk diwujudkan.
Menanggapi reaksi keras publik, Kepala Sekretaris Kabinet Jepun Minoru Kihara pada Hari Jumat kembali menegaskan komitmen Negeri Sakura terhadap tiga prinsip non-nuklir, yakni tidaklah memiliki, tiada memproduksi, serta tidaklah mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.
Jepang hingga saat ini berubah menjadi satu-satunya negara ke bumi yang pernah mengalami serangan nuklir, yakni di dalam Hiroshima serta Nagasaki pada Perang Planet II.
Pernyataan pejabat keamanan yang disebutkan disampaikan pada pada waktu yang sensitif, ketika pemerintahan Awal Menteri Takaichi—yang mulai menjabat pada Oktober—bersama partai berkuasa sedang mengkaji ulang kebijakan pertahanan Jepang, salah satunya kemungkinan peninjauan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir yang selama ini bermetamorfosis menjadi landasan kebijakan keamanan negara itu.
Sumber: Kyodoi-OANA
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di dalam platform web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.
