Ibukota Indonesia – Tanah Air resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB yang dimaksud untuk masa jabat tahun 2026, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dalam pernyataan tertulis, dikonfirmasi Rabu, Kemlu RI menyampaikan bahwa nominasi yang disebutkan akan ditetapkan pada Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara ke kawasan Asia Pasifik terhadap peran lalu kepemimpinan Tanah Air di memajukan rencana HAM ke tingkat global,” ucap Kemlu RI.
Jika ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Tanah Air berjanji akan mengawasi jalannya sidang serta serangkaian internal badan yang dimaksud secara objektif, inklusif, lalu berimbang.
Kemlu RI memverifikasi bahwa jabatan yang disebutkan akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di dalam Jenewa Sidharto Suryodipuro.
Dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap pencalonan Nusantara menunjukkan keyakinan dia terhadap rekam jejak Nusantara sebagai jembatan pada isu-isu HAM juga komitmen yang tegas di memperjuangkan isu kemanusiaan di dalam berubah-ubah belahan dunia.
Dukungan yang dimaksud juga mencerminkan rasa percaya terhadap Indonesia sebagai negara tumbuh yang digunakan independen juga tak berafiliasi pada kepentingan blok global tertentu, kata Kemlu RI.
“Terpilihnya Negara Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB meningkatkan kekuatan profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesi pada tingkat internasional,” demikian Kemlu RI di pernyataannya.
Kepemimpinan Indonesia pada Dewan HAM PBB pada tahun 2026 adalah bertepatan dengan kesempatan 20 tahun berdirinya badan PBB tersebut.
Momentum yang dimaksud akan dimanfaatkan Indonesi untuk menyokong penguatan tata kelola HAM internasional yang dimaksud lebih besar inklusif, konstruktif, dan juga berorientasi pada dialog lalu kerja sama.
Pemerintah RI pun menyampaikan apresiasi berhadapan dengan kepercayaan dan juga dukungan dari seluruh negara-negara kelompok Asia Pasifik yang dimaksud membantu Indonesi menjadi Presiden Dewan HAM PBB pada 2026.
Indonesia berazam menjalankan amanah yang dimaksud secara profesional, transparan, juga berlandaskan semangat kerja sejenis multilateral demi pemajuan serta pemeliharaan HAM bagi semua warga pada dunia, demikian Kemlu RI.
Keketuaan Dewan HAM PBB ditentukan berdasarkan mekanisme rotasi per kawasan, kemudian kelompok Asia Pasifik memperoleh giliran mengatur badan yang disebutkan pada tahun 2026. Tanah Air ketika ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.
